Jokowi Gelontorkan 3 Juta Dollar untuk Revisi UU KPK, Geisz Chalifah Sebut Termasuk Biaya Buzzer Serang Anies

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan US$ 3 untuk revisi Undang-Undang (UU) KPK menuai spekulasi. Disebut uang itu juga untuk biaya pendengung atau buzzer.

Hal tersebut diungkapkan loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah. Ia mengungkit di momen revisi UU KPK itu, ada narasi yang menuding ada taliban di KPK.

“3 juta dolar biaya untuk revisi UU KPK. Tentu saja termasuk biaya buzzer untuk bicara taliban,” kata Geisz dikutip dari unggahannya di X, Senin (24/2/2025).

Tidak hanya itu, uang jutaan dolar itu ia duga digunakan untuk membuat isu soal Jakarta, yang waktu itu dipimpin Gubernur Anies Baswedan. Selain itu menyerang Anies secara langsung.

“Juga biayai Buzzer untuk mengalihkan masalah pengebirian KPK dengan membuat isu tentang Jakarta dan menyerang Anies,” ucapnya.

Penyerangan terhadap Anies, disebutnya terjadi secara berulang.

“Pola yang terkahir itu selalu dilakukan berulang-ulang,” imbuhya.

Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menuding Jokowi tersebar di media sosial. Ia menyinggung soal revisi Undang-Undang (UU) KPK 2019.

Dalam video yang diterima fajar.co.id itu, Hasto nampak berdiri menggunakan batik lengan pendek. Ia dengan tenang menjelaskan bagaimana revisi UU KPK dengan menyebut nama presiden ke-7 itu.

Saat itu, Hasto mengaku ngobrol dengan Jokowi di istana. Jokowi berencana mendorong anaknya, Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo, dan menantunya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan.

“Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi Wali Kota maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain,” kata Hasto.