Ingatkan Megawati, Pakar Hukum Tata Negara: Retret Hakikatnya Urgent dan Penting

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Buntut penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di kasus Harun Masiku, ketua umum Megawati Soekarnoputri langsung menginstruksikan kepada kepala daerah kader PDIP menunda ikut retret.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid menilai bahwa secara teknis pemerintahan, retret mengacu pada kegiatan orientasi, pembekalan, dan pelatihan yang diberikan kepada pejabat terpilih, seperti kepala daerah dan menteri, setelah mereka resmi dilantik.

Sementara jika dilihat secara terminologi, retret bertujuan memberi pembekalan kepada para pemimpin dengan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia.

“Jadi jika berangkat dari spirit pasal 376 ayat (3) UU Nomor 23/2014 tentang Pemda yaitu agar Kepala daerah/wakil kepala daerah dapat dibekali dengan pemahaman yang mencakup aspek teori-teori pemerintahan dan konsep otonomi daerah, pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara, jadi pada hakikatnya ini merupakan program pemerintah yang urgent serta strategis, important and strategic program,” ungkap Fahri dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu (22/2/2025).

Menurut Fahri program retret ini akan mengafirmasi kepala daerah sebaga "state organizer" aspek wawasan mendalam terkait tugas dan tanggung jawab kepala daerah selaku "top executive" tugas pokok kepala daerah, pemahaman Asta Cita, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah, pengelolaan anggaran daerah, dan ketahanan nasional maupun wawasan kebangsaan.