14 hours ago
5
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami anjlok drastis hingga 7% sebelum akhirnya terkena trading halt, mencerminkan kepanikan pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Sentimen negatif ini dipicu oleh besarnya anggaran untuk Program Makan Bergizi (MBG) dan Danantara, dua program ambisius yang dinilai membebani keuangan negara tanpa didukung manajemen teknokratis yang kuat.
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai bahwa kejatuhan IHSG bukan hanya disebabkan oleh belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya budaya teknokrasi serta ketidakpastian hukum. Ia menyoroti kecenderungan pemerintah yang lebih mengutamakan aktor politik dalam mengelola sektor strategis daripada menempatkan teknokrat yang berkompeten. Salah satu contoh nyata adalah dalam pemilihan kepemimpinan di Danantara.
Di sisi lain, dugaan skandal korupsi besar di Pertamina semakin memperburuk sentimen pasar terhadap tata kelola negara, yang kini dinilai semakin rentan terhadap kepentingan kelompok tertentu. “Pasar butuh kepastian bahwa negara ini bisa dikelola dengan baik. Namun, sistem politik kita justru melahirkan lebih banyak politisi pragmatis dibanding teknokrat andal. Akibatnya, kebijakan yang diambil cenderung populis dan berorientasi jangka pendek, bukan berbasis efisiensi dan keberlanjutan fiskal,” ujar Hardjuno saat dihubungi kemarin.
Menurut kandidat doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini, krisis kepercayaan yang sedang terjadi tidak bisa diselesaikan hanya dengan janji politik atau penyesuaian kebijakan fiskal. Ia menegaskan bahwa pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional. Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
