Hipotesis Bonatua Silalahi: Ijazah Jokowi Masih Sebatas Klaim, Berkaca pada Pasar Pramuka

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, kembali blak-blakan mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Dalam sebuah perbincangan, Bonatua menegaskan bahwa hingga saat ini keaslian ijazah Jokowi masih sebatas klaim sepihak.

Baginya, ijazah tersebut belum pernah benar-benar diperlihatkan secara terbuka kepada publik.

“Belum ada yang lihat (ijazah Jokowi), yang ada adalah pengakuan-pengakuan Dian Sandi di Medsos,” ujar Bonatua dikutip fajar.co.id, Kamis (19/2/2026).

Dikatakan Bonatua, apa yang beredar saat ini masih berupa klaim, belum sampai pada pembuktian yang bisa diuji secara objektif.

“Klaim, masih klaim. Ini saya jawab, Bang, dengan kacamata publik. Kacamata lembaga publik,” lanjutnya.

Pasar Pramuka

Ia bahkan mengemukakan hipotesis pribadinya yang cukup tajam.

“Dan hipotesis saya adalah ijazah tidak ada. Karena memang, maaf, Bang, ya, jenis penelitiannya harus ada. Supaya jelas apa yang mau dicari," terangnya.

Bonatua kemudian mengaitkan pandangannya dengan sebuah tayangan televisi swasta pada 2017 yang, menurutnya, menghadirkan sosok yang mengaku sebagai pembuat ijazah palsu.

“Abang coba, nggak apa-apa saya sebut TV swasta. Jadi di TV sebelah, Bang, tahun 2017, ada suatu acara kesaksian pelaku pembuat ijazah palsu di pramuka. Dihadiri menteri, dihadiri eks komisioner KPU. Nah, sebut saja namanya Iwan katanya kan," tukasnya.

Ia mengutip pengakuan yang disampaikan sosok tersebut terkait modus pengurusan ijazah.

“Jadi si Iwan ini bilang gini, dia itu untuk memasukkan ijazah persyaratan tidak perlu asli. Segitu gampang,” bebernya.

Hanya Modal Fotokopi

Menurut cerita yang ia sampaikan, prosesnya bahkan disebut hanya bermodal fotokopi dan legalisasi administratif.

“Dia fotokopi yang asli, dia ganti fotonya, difotokopi lagi, tinggal dia bawa hasil fotokopi yang dileges ke lembaga yang sesuai logonya, dikasih amplop, selesai. Langsung dileges," ungkapnya.

Bonatua juga menyinggung kemungkinan adanya praktik “perawatan” terhadap oknum tertentu untuk mengantisipasi klarifikasi.

“Nah, lebih canggih lagi gimana kalau ada yang curiga katanya? Eh, dirawat bang," tandasnya.

Ia melanjutkan dengan ilustrasi yang cukup blak-blakan. Oknum yang dirawat hubungannya itu akan memberikan kesaksian palsu jika sewaktu-waktu didatangi pihak berwenang.

“Misalnya gini, kalau nanti ada yang nanya di sana klarifikasi, bilang iya ya, bener pak, dia rawat itu orang, jadi begitu ada klarifikasi, klarifikasi administrasi, iya benar itu punya kami kan," jelasnya.

Bahkan, ia menyebut kemungkinan praktik tersebut tidak berhenti di level administrasi.

“(Jadi orang administrasi direktoratnya dirawat sama dia?) Jangan-jangan bukan orang administrasi, rektornya juga dirawat. Tergantung ke jabatannya," imbuhnya.

Kerangka Penelitiannya Bukan Spekulasi

Bonatua menegaskan bahwa seluruh pernyataan itu disampaikannya dalam kerangka penelitian dan penyusunan hipotesis, bukan sekadar spekulasi.

“Dia cerita, Bang, di situ. Ini lah akibat, ini. Makanya saya sebelum meneliti, Bang, saya teliti dulu semua," Bonatua menuturkan.

“Saya cek datanya ini. Saya harus menemukan hipotesis yang mendekati. Jangan, gue menghayal lah. Hipotesis itu nggak boleh mengambang," kuncinya.