Hasto Ditahan Meski Tak Ada Kerugian Negara, Jhon Sitorus Tuding KPK Usut Kasus Sesuai Pesanan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus mengomentari penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

“Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK terkait kasus Harun Masiku,” tulis Jhon dalam akun X pribadinya, Kamis, (20/2/2025).

Dia menyoroti soal tak adanya kerugian negara dalam kasus yang menyeret petinggi PDIP tersebut namun tetap ditersangkakan dan ditahan.

“Tidak ada kerugian negara, tidak ada bukti korupsi, tidak ada uang yang masuk ke kantong pribadi,” ungkapnya. 

Dia menuding KPK hanya mengerjakan kasus sesuai pesanan dari penguasa demi melemahkan kekuatan politik.

“KPK benar-benar hanya mengerjakan kasus by order. KPK hanya alat untuk melemahkan lawan politik,” pungkas loyalis Ganjar Pranowo ini. 

Diketahui, Hasto ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OJ).

Hasto ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

Penetapannya sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan Hasto dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saeful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 s.d. 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F.“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” kata Setyo Budiyanto, Kamis, (20/2/2025). (*)