Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, mempertanyakan lambannya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional untuk banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Guntur mengaku heran karena hingga kini pemerintah belum juga mengambil keputusan tersebut.
Padahal Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, sebelumnya telah menyatakan bahwa pihaknya tidak lagi mampu menangani bencana itu.
Dalam pernyataannya, sang bupati bahkan tak kuasa menahan tangis ketika meminta bantuan pemerintah pusat.
Dikatakan Guntur, terdapat ironi dalam penanganan bencana kali ini.
Ia menilai pemerintah justru lebih cepat mengambil keputusan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan politik dibandingkan keputusan yang menyangkut keselamatan rakyat.
"Mengapa menetapkan Pahlawan Nasional untuk orang yang tangannya berlumuran darah rakyat itu mudah," ujar Guntur di X @GunRomli (5/12/2025).
Guntur menyinggung bahwa penetapan gelar pahlawan nasional untuk tokoh yang memiliki rekam jejak kelam termasuk terkait jatuhnya korban rakyat, bisa dilakukan dengan mudah.
Namun ketika menyangkut kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan warga terdampak banjir, keputusan justru seolah sangat sulit diambil.
"Tapi menetapkan bencana nasional untuk menyelamatkan rakyat itu susah?," tandasnya.
Ia menegaskan bahwa keselamatan rakyat semestinya menjadi prioritas utama dan pemerintah pusat harus segera menetapkan status darurat nasional demi mempercepat penanganan bencana.
Sebelumnya, Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Gus Hilmi Firdausi, mendorong agar pemerintah pusat menetapkan status darurat bencana nasional setelah terjadi banjir bandang di pulau Sumatera dan daerah lainnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
















































