4 days ago
16
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai izin hak atas tanah yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan kepada pihak ketiga ikut memperparah situasi banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Sumbar, dalam beberapa bulan terakhir.
Lantaran dia menilai, jika pemberian izin tersebut membuat penggunaan lahan di berbagai daerah menjadi tidak terkontrol.
“Ini adalah salah satu penyebab tidak terkendalinya penggunaan lahan di daerah-daerah kita ini,” ujar Mahyeldi dalam Program Sapa Indonesia Pagi, dikutip Kamis (4/12/2025).
Mahyeldi bahkan membeberkan, jika pemerintah provinsi sebenarnya sudah pernah menyampaikan keberatan kepada Kementerian Kehutanan.
Saat itu, kata Mahyeldi, pihaknya meminta agar kebijakan kerja sama penggunaan lahan untuk pihak ketiga ditinjau ulang.
“Ini adalah yang sempat kita protes waktu itu ke Kementerian, supaya ini dipertimbangkan,” kata dia.
Menurutnya, perlu ada aturan yang lebih menyeluruh terkait pengelolaan hak atas tanah, terutama yang melibatkan pihak ketiga. Ia menegaskan bahwa paling tidak, pemerintah daerah harus dilibatkan lebih awal sebelum izin dikeluarkan.
“Karena kalau kita lihat dari segi peraturan, seperti ada kemudahan masyarakat, penggunaan hak atas tanah untuk (Kementerian Kehutanan) bekerja sama dengan pihak ketiga, tanpa seizin daripada kita di daerah,” jelas Mahyeldi.
BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat angka korban yang terus bertambah. Hingga awal Desember 2025, tercatat 225 orang meninggal dunia dan 161 warga masih hilang akibat banjir dan longsor yang menerjang sejumlah kabupaten/kota di Sumbar.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
