Cita-cita Danantara Dinilai Bagus Jika BUMN Bisa Lepas dari Intervensi Pemerintah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih terus menjadi perbincangan publik jelang peluncurannya pada 24 Februari 2025 mendatang. 

Danantara rencananya menggabungkan seluruh BUMN menjadi super holding. 

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut Danantara sebagai salah satu ide yang bagus. Jika itu dijadikan sebagai lembaga Negara.

“Kalau ini menjadi lembaga pemerintah, maka BUMN menjadi tong sampah. Sekarang kembali Negara. Dengan dijadikan super holding,” kata Said Didu dikutip channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu, (22/2/2025).

“Cita-citanya bagus,” tambah Said Didu.

Dia mencontohkan negara lain seperti China, Singapura dan Malaysia yang BUMN-nya bukan lembaga pemerintah tapi lembaga negara. 

“Cina saja negara komunis, BUMN nya itu bukan lembaga pemerintah, lembaga Negara,” tuturnya.

“Temasek, yang 90 persen ekonominya Singapura ditentukan oleh Temasek itu bukan lembaga pemerintah. Khazanah, Malaysia yang sebagian besar juga ekonominya ditentukan oleh Khazanah bukan lembaga pemerintah,” lanjutnya.

Tiga negara yang menjadikan BUMN sebagai pilar ekonominya itu tidak ada namanya Menteri BUMN seperti Indonesia. 

Intinya dia BUMN ini memang harus diisolasi menjadi badan profesional yang bebas dari intervensi apapun termasuk kekuasaan, politik dan lain-lain. 

“Mereka menjadikan BUMN ini sebagai wilayah terisolasi dari intervensi. Inilah apakah Prabowo menuju kesana? Saya berharap menuju kesana,” pungkas pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan ini. (*)