BUMN Jadi Ladang Mega Korupsi, Ini 11 Kasus Korupsi Jumbo Perusahaan Negara Bernilai Fantastis

1 month ago 20

FAJAR.CO.ID -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jadi ladang mega korupsi bernilai miliaran hingga ratusan triliun. Satu per satu praktik lancung terungkap. Usai mega korupsi PT Timah senilai Rp300 triliun, terungkap lagi praktik korupsi di PT Pertamina yang merugikan negara Rp193,7 triliun.

Berikut daftar kasus korupsi yang menggerogoti BUMN dan kerap disebut merugi.

  1. Korupsi impor BBM RON 90 di Pertamina

Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi ekspor impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Hasil penyidikan menemukan adanya manipulasi bahan bakar minyak (BBM) research octane number (RON) 90 yang dipasarkan menjadi RON 92.

Tindak pidana korupsi ekspor impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun.

Pemufakatan jahat lain dalam proses impor BBM RON 90 yang didatangkan PT Pertamina Patra Niaga dengan melakukan pencampuran atau blending melalui stroge atau depo. Proses pencampuran BBM RON 90 itu lalu menghasilkan BBM RON 92 kemudian dijual ke masyarakat.

Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang tersangka kasus korupsi ekspor impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina serta manipulasi BBM oktan tinggi.

Para tersangka korupsi impor BBM adalah Riva Siahaan (RS) selaku direktur utama (dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) sebagai direktur Optimasi Feedstock and Product PT Kilang Pertamina International dan Yoki Firnandi (YF) selaku dirut PT Pertamina Shipping.

Adapula Agus Purwono (AP) yang dijerat atas perannya selaku vice president Feedstock Management PT Kilang Pertamina International dan dari pihak swasta, yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku pemilik manfaat (benefit official) dari PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) tersangka selaku komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

Read Entire Article
Situasi Pemerintah | | | |