1 week ago
28
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, kembali geger setelah pernyataan terbaru dari pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, terkait proses mediasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bonatua mengungkap adanya sejumlah dokumen yang dinilai belum dibuka secara transparan kepada publik.
Dalam keterangannya, Bonatua menegaskan bahwa pihaknya telah berhasil mendapatkan salinan ijazah yang menjadi objek perdebatan sejak 2019.
Namun menurutnya, masih terdapat bagian yang belum diungkap penuh.
“Jadi bagaimana teman-teman ketahui bahwa saya, kami adalah yang berhasil memperoleh salinan ijazah ini. Ini yang tahun 2019, jadi di sini kan banyak ditutupi, ada 9 item,” ujar Bonatua dikutip pada Selasa (2/12/2025).
Ia mengatakan bahwa dokumen yang diterima belum dapat membuktikan keabsahan karena tidak disertai berkas pendukung yang memadai.
“Nah, ini sebenarnya hanya sebatas kertas kalau tidak ada dokumen verifikasi yang mengalaskannya, yaitu dokumen-dokumen verifikasi,” tegas Bonatua.
Ia menjelaskan bahwa dalam proses mediasi sebelumnya, hanya ijazah tahun 2019 yang diserahkan, sementara versi 2014 belum diberikan sama sekali.
“Inilah yang saya minta dimediasi, karena untuk ijazah tahun 2019 itu sudah diberikan, tapi untuk ijazah 2014 itu belum diberikan sama sekali,” katanya.
Bonatua menekankan bahwa transparansi diperlukan agar publik memahami dasar legalitas dari dokumen yang selama ini diperdebatkan.
“Kita kan ingin tahu sebenarnya ini yang dikasih fotokopi ini apa sih? Apa sih bukti-bukti yang mengalaskan bahwa ini bukan sekadar kertas?," lanjutnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
