5 hours ago
2
Ilustrasi WFH
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN( mengklaim Work From Home (WFH) tiap Jumat bisa efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM) 32 persen. Hal ini menuai sorotan.
“Tujuan untuk penghematan BBM memang perlu kajian, tapi rapat terakhir dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara) efisiensi di kantor bisa 32% dalam sehari untuk listrik, air, kendaraan dinas hingga biaya operasional,” kata Kader Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera dikutip dari unggahannya di X, Kamis (2/4/2026).
Dia menyebut perlu pengawasan detail. Selain itu perlu dilakukan evaluasi
“Ini perlu pengawasan detail dan perlu sosialisasi yang matang. Lalu pastikan evaluasi dilakukan dengan seksama,” ujar Mardani.
Di sisi lain, bekerja dari rumah menurutnya tak boleh menurunkan produktivitas. Malah harusnya meningkatkan produktivitas.
“Produktivitas juga tidak boleh berkurang, justru mesti bertambah. Dan harus dilanjutkan dengan menekan konsumsi BBM dengan mempermudah transportasi umum,” ucapnya.
Dia menilai WFH tak cukup. Perlu kebijakan lebih lanjur.
“Maka saya menekankan agar wajib ada kelanjutan kebijakan untuk efisiensi BBM. Khususnya migrasi ke transportasi publik,” imbuhnya.
WFH Tiap Jumat
Pemerintah meminta WFH dilakukan tiap Jumat. Berlaku mulai 1 April 2026.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kebijakan ini akan diberlakukan bagi ASN baik di tingkat pusat dan daerah, di mana mekanismenya akan diatur melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) serta Menteri Dalam Negeri.
"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah, yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3).
Airlangga melanjutkan, dalam skema transformasi budaya kerja tersebut, pemerintah akan mendorong perubahan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Di samping itu, pemerintah juga akan memberlakukan efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50 persen, kecuali kendaraan operasional dan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik.
"Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," imbuh dia.
