4 hours ago
8
FAJAR.CO.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa 93% dari total anggaran Rp268 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung disalurkan kepada masyarakat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan kecukupan gizi anak sekolah, tetapi juga untuk memicu pergerakan ekonomi di daerah melalui perputaran dana yang cepat dan transparan.
Transparansi Anggaran dan Efektivitas Program MBG
Dari total anggaran besar tersebut, mayoritas dana dialokasikan langsung ke masyarakat dengan mekanisme distribusi melalui virtual account ke SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini mempercepat perputaran ekonomi daerah sekaligus meminimalisir kebocoran anggaran.
"93 persen itu langsung disalurkan… ke seluruh SPPG di Indonesia," jelas Kepala BGN Dadan Hindayana saat menegaskan komitmen transparansi anggaran tersebut.
Program MBG sendiri disalurkan selama lima hari sekolah untuk menjaga efektivitas dan efisiensi distribusi, sehingga manfaat gizi tetap optimal bagi siswa sekaligus menjaga keberlanjutan anggaran negara.
Pengetatan Standar Operasional dan Sanksi Tegas bagi Mitra Nakal
Presiden Republik Indonesia meminta BGN memperketat standar operasional, terutama terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan. Data terbaru menunjukkan masih ada ratusan hingga lebih dari seribu SPPG yang disuspend karena pelanggaran standar layanan.
BGN menegaskan bahwa kualitas program lebih penting daripada sekadar kuantitas. Wakil Kepala BGN menegaskan,
"Mitra yang mark-up harga bahan baku akan disikat."
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik curang tidak akan ditoleransi dalam program nasional ini. Operasional SPPG juga dipastikan tetap berjalan, termasuk pembukaan layanan pada 31 Maret mendatang.
