Beasiswa KIP-K Tak Kunjung Dicairkan, Presiden Mahasiswa UIN Alauddin: Demi Proyek MBG, Pendidikan Dikesampingkan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Keterlambatan pencairan Beasiswa KIP-K menimbulkan tekanan finansial serius bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang mengandalkan bantuan tersebut untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terancamnya kelangsungan pendidikan mereka, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Mahasiswa Tertekan Karena Dana Beasiswa Belum Dicairkan

Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, menegaskan bahwa banyak penerima beasiswa saat ini tengah mengalami kesulitan membayar UKT karena dana bantuan pendidikan belum juga diterima.

"Mahasiswa penerima beasiswa merana karena dana bantuan pendidikan belum juga dicairkan, sementara kewajiban pembayaran UKT terus berjalan. Ini situasi darurat bagi mereka," katanya kepada fajar.co.id, Sabtu (21/2/2026)

Diduga Dampak Fokus Anggaran pada Program MBG

Zulhamdi menduga keterlambatan pencairan beasiswa ini merupakan efek domino dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki alokasi anggaran sangat besar.

Menurutnya, fokus pemerintah pada program tersebut berpotensi menggeser prioritas sektor pendidikan.

"Kami melihat ada indikasi pendidikan seolah-olah dikesampingkan karena pemerintah terlalu fokus pada proyek MBG. Padahal pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa yang tidak boleh dikorbankan," jelasnya.

Desakan Mahasiswa kepada Pemerintah dan DPR

Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Alauddin Makassar mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti masalah ini.

Mereka menilai keterlambatan pencairan beasiswa bukan hanya persoalan administratif, melainkan menyangkut masa depan pendidikan anak bangsa.

"Peristiwa ini tidak boleh dibiarkan. Ini menyangkut masa depan anak bangsa. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar hak mahasiswa terpenuhi dan tidak ada lagi yang terancam putus kuliah karena kendala biaya," pungkas Zulhamdi.

Tanggung Jawab Negara dan Harapan Transparansi

Lebih lanjut, Zulhamdi menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak mengabaikan kondisi mahasiswa penerima bantuan pendidikan yang tengah menunggu kepastian pencairan dana.

Dewan Eksekutif Mahasiswa juga berharap adanya kejelasan jadwal pencairan serta transparansi dari pihak terkait agar keresahan mahasiswa tidak semakin meluas dan mereka dapat fokus melanjutkan studi tanpa hambatan finansial. (sam/fajar)