Analisis Dampak Keputusan Indonesia Gabung Board of Peace: Kritik dan Tantangan Politik Bebas Aktif

2 hours ago 3
Board of Peace. (Foto: Kementerian Sekretariat Negara)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdana Board of Peace (BoP) di Washington D.C., sebuah organisasi yang dipimpin oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Indonesia menjadi penandatangan pertama BoP dan berencana mengirim 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza, dengan tahap awal 1.000 pasukan dijadwalkan berangkat pada April mendatang.

Kontroversi Keikutsertaan Indonesia di BoP dan Hubungan dengan Trump

Keikutsertaan Indonesia dalam BoP menuai tanda tanya dari berbagai pihak. Lembaga ini identik dengan Donald Trump yang dikenal dengan sikap megalomaniak dan pendekatan keras terhadap sekutu, termasuk kebijakan tarif yang kontroversial. Negara-negara Eropa dan sekutu lain mulai jengah dengan kebijakan Trump yang dianggap sebagai bentuk perisakan (bully).

Made Supriatma, peneliti dari ISEAS Yosuf Ishak Institute, mempertanyakan sikap Indonesia yang terkesan sangat antusias mendukung Trump, sementara secara bersamaan juga menjalin hubungan dengan China yang menjadi lawan Trump.

"Apakah ini politik 'bebas dan aktif'? Tapi bukankah bebas aktif itu berarti mandiri dan menjadi pemimpin dari negara-negara bekas jajahan yang ingin memperoleh kekuatan internasional tanpa harus memihak yang adidaya (the great powers)?" katanya, dikutip dari unggahan di media sosialnya, Sabtu (21/2/2026).

Tarif dan Investasi: Hasil yang Mengecewakan

Argumen utama pemerintah Indonesia adalah keikutsertaan dalam BoP demi mengatasi tarif 19% yang dikenakan AS terhadap barang-barang Indonesia, sementara Indonesia harus mengenakan tarif 0% untuk barang AS. Namun, menurut Made, hasil kunjungan Presiden ke Washington tidak memberikan perubahan signifikan. Tarif tetap 19% dan Indonesia justru dipaksa mengimpor komoditas AS tanpa tarif, menggantikan pasar China yang berhenti membeli akibat perang dagang.

"Indonesia tetap kena 19%! Jadi apa hasil ke Washington? Nada. Nol. Tidak ada," jelas Made. Ia juga menyoroti perpanjangan kontrak karya Freeport hingga 2041 dengan kepemilikan Indonesia naik menjadi 63%. Meski terlihat sebagai kemenangan, Made mengingatkan risiko terkait biaya manajemen, sewa peralatan, dan tanggung jawab lingkungan yang tetap menjadi beban Freeport McMoran.

BoP dan Ide Trump soal Gaza: Optimisme atau Ilusi?

Ide Trump menjadikan Gaza sebagai Riviera yang indah dan penuh hiburan, serta memberikan pekerjaan bagi rakyat Gaza, dinilai sebagai pendekatan yang terlalu mengandalkan modal dan kurang realistis. Made menilai bahwa gagasan ini lebih menguntungkan para pemodal, yang diduga merupakan keluarga Trump, daripada rakyat Gaza sendiri.

"Nanti rakyat Gaza akan dapat kerja," katanya menirukan ide Trump. Namun, negara-negara dengan pemerintahan waras, termasuk Vatikan, menolak berpartisipasi dalam BoP, menambah keraguan atas efektivitas lembaga ini.

Kritik Terhadap Sikap Pemerintah dan Tantangan Politik Bebas Aktif

Made mengkritik sikap Presiden Prabowo yang selama ini dikenal berapi-api dalam pidato namun terlihat lemah dalam menghadapi Trump. "Mengapa menjadi ayam sayur ketika berhadapan dengan Trump?" tanyanya.

Presiden Prabowo juga pernah mengingatkan birokrat bahwa "Kalau Indonesia diserang, tidak akan ada yang membela!" Menurut Made, imajinasi ketakutan ini tidak berdasar karena tidak ada agresi yang jelas dari negara lain seperti AS atau China.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

Read Entire Article
Situasi Pemerintah | | | |