21 hours ago
7
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M Prananda Prabowo (kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto (kanan) memberi pengarahan kepada kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025). ANTARA FOTO/Monang Sinaga/nym.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum, menanggapi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait polemik RUU TNI.
Dikatakan Yusuf, sikap Puan masuk akal mengingat posisi PDIP yang tidak memiliki kekuatan dominan dalam pembahasan regulasi tersebut.
"Mba Puan Maharani akhirnya turun tangan di saat serangan ke PDIP gencar dilakukan oleh para ternakan," ujar Yusuf di X @yusuf_dumdum (17/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa meskipun PDIP menolak atau melakukan walkout dari pembahasan RUU TNI, langkah itu tetap tidak akan berpengaruh signifikan.
Hal ini dikarenakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) beserta pendukungnya menguasai lebih dari 80 persen suara di parlemen.
"Masuk akal juga sih apa yang disampaikan Mba Puan. Misal PDIP walkout atau menolak juga percuma, karena suaranya kecil. Sementara KIM plus menguasai lebih dari 80 persen suara," lanjutnya.
Namun, ia merasa heran mengapa PDIP tetap menjadi sasaran kritik dalam polemik ini.
Yusuf juga menyinggung pihak-pihak yang menyerang PDIP dengan dalih menentang kemunafikan.
Kata Yusuf, lebih baik PDIP tetap berada dalam proses pembahasan RUU TNI guna mengawal serta mengawasi kemungkinan munculnya pasal-pasal yang tidak sesuai dengan semangat reformasi.
"Bayangkan kalau PDIP walkout, bukankah itu makin berbahaya karena tak ada yang mengawal?" tambahnya.
Meskipun demikian, ia tetap menyoroti penyelenggaraan rapat RUU TNI yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah.
Yusuf menegaskan bahwa selain isi materi regulasi, mekanisme pembahasannya juga perlu mendapat kritik keras dari publik.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
