4 hours ago
6
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia resmi menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026, sebuah pencapaian bersejarah yang menandai kali pertama Indonesia memimpin lembaga multilateral dunia setelah 80 tahun merdeka. Penunjukan ini bukan hanya simbol prestise, melainkan juga membawa ekspektasi besar terhadap peran diplomasi Indonesia di kancah global.
Posisi Strategis Indonesia dalam Politik Global
Dosen Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Abdul Razaq Cangara, menilai bahwa jabatan Presiden Dewan HAM PBB merefleksikan posisi strategis Indonesia yang diterima oleh berbagai blok kekuatan politik dunia.
"Penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dapat dilihat sebagai refleksi posisi strategis Indonesia dalam politik global yang relatif moderat dan diterima berbagai blok kekuatan," katanya kepada fajar.co.id, Selasa (17/2/2026).
Namun, Razaq menegaskan bahwa posisi tersebut lebih bersifat diplomatik dan prosedural daripada sebagai simbol superioritas moral terkait HAM.
"Dari perspektif hubungan internasional, jabatan ini lebih bersifat diplomatik-prosedural daripada simbol superioritas moral, sehingga tidak terlepas dari dinamika kompromi politik antarnegara," bebernya.
Ujian Konsistensi dan Peningkatan Ekspektasi
Lebih lanjut, Razaq menyoroti bahwa momentum ini menguji konsistensi Indonesia antara komitmen internasional dan praktik domestik terkait HAM. Penunjukan tersebut juga memunculkan peningkatan ekspektasi terhadap Indonesia sebagai negara demokrasi besar di Global South yang selama ini dikenal mendukung multilateralisme dan nilai HAM.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
