Aktivis sosial, Palti Hutabarat
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis sosial, Palti Hutabarat, geleng-geleng kepala terhadap kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan program MBG dibanding keberlanjutan kepesertaan BPJS PBI bagi masyarakat kurang mampu.
Dikatakan Palti, di tengah persoalan jutaan peserta BPJS PBI yang kepesertaannya dinonaktifkan, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk program MBG.
Ia blak-blakan mengatakan bahwa kebijakan tersebut memunculkan sesuatu yang miris di lapangan.
“Ketika banyak rakyat tidak mampu gagal berobat dikarenakan kartu BPJS PBI non aktif, kita melihat bagaimana APBN sebesar Rp355 Triliun dianggarkan menghasilkan banyak kasus keracunan,” ujar Palti kepada fajar.co.id, Kamis (12/2/2026).
Banyak MBG Terbuang
Ia juga menyinggung sejumlah kejadian makanan program MBG yang tidak termakan dan akhirnya terbuang.
“Bukan hanya kasus keracunan, kita juga melihat kejadian makanan MBG tidak dimakan dan terbuang sia-sia,” lanjutnya.
Palti menegaskan, secara konsep program MBG bertujuan baik, yakni meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
Namun, ia mempertanyakan efektivitas pelaksanaannya jika di lapangan justru terjadi pemborosan dan insiden kesehatan.
“Pemerintah memberikan MBG untuk membuat anak-anak Indonesia tumbuh bergizi. Lalu bagaimana bisa kalau makanannya terbuang atau mengakibatkan keracunan?,” imbuhnya.
Masyarakat Miskin Jauh Lebih Membutuhkan
Di sisi lain, ia melihat bahwa kondisi masyarakat miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan jauh lebih mendesak untuk ditangani.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

















































