1 day ago
11
Wali Kota Medan Bobby Nasution. Foto/dok : Ricardo/JPNN.com
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sorotan tajam datang dari kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Sumatera Utara (Sumut).
Ia secara terbuka menantang lembaga antirasuah untuk turut memeriksa Wali Kota Medan sekaligus menantu mantan Presiden Jokowi, Bobby Nasution.
Umar mempertanyakan integritas KPK bila tidak berani menyentuh nama besar dalam lingkar kekuasaan.
Ia menyinggung kasus penangkapan Kepala Dinas (Kadis) yang disebut menerima suap sebesar Rp8 miliar, dan mempertanyakan kemungkinan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara.
“Kadis terima suap 8 M. Masa Gubernur Sumut gak terima uang suap? Kalian percaya kalau Gubernur Sumut gak terima suap?," kata Umar di X @UmarHasibuan__ (29/6/2025).
Lebih lanjut, Umar secara gamblang menyindir keberanian KPK dalam menindak tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Jokowi, tidak terkecuali Bobby sebagai menantunya.
“Terlalu KPK kalau gak berani sentuh menantu Mulyono (Jokowi),” tandasnya.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan kronologi dugaan suap proyek jalan milik Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 BBPJN Sumut Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Hal ini terkait informasi dari masyarakat terkait infrastruktur di Sumut yang tak memadai sejak beberapa bulan lalu.
"Sehingga diduga ada tindak-tindak korupsi pada saat pembangunannya," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK.
Untuk diketahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (27/6/2025).
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
