
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Penutupan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Panakkukang, Makassar, memicu perdebatan publik.
Pasalnya, hanya karena satu dapur ditutup, ribuan siswa dari 12 sekolah langsung terhenti pasokan makanannya.
Kondisi ini dinilai sebagai bukti rapuhnya sistem distribusi program MBG.
Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, menyebut hal tersebut tidak akan terjadi bila dapur MBG diperbanyak dan penyebarannya merata.
"Usulan agar setiap sekolah punya dapur MBG sebenarnya sudah paling masuk akal agar hal seperti ini tidak kejadian," ujar Jhon kepada fajar.co.id, Senin (29/9/2025).
Dikatakan Jhon, jika usulan tersebut didengar dan dipertimbangkan, maka polemik yang terus terjadi akhir-akhir ini paling tidak bisa diminimalisir.
"Satu SPPG tak lagi melayani ribuan siswa atau beberapa sekolah, tetapi sekolah melayani sendiri siswanya," tandasnya.
Ia juga menyinggung adanya persepsi publik yang menilai MBG lebih condong ke proyek politik, ketimbang pelayanan gizi.
“MBG tak semestinya berorientasi proyek, tetapi makanan bergizi,” kuncinya.
Sebelumnya diberitakan, Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Makassar, Abdillah Sattari, akhirnya angkat bicara terkait penutupan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Panakkukang yang ramai dibicarakan.
Abdillah menegaskan bahwa isu pagu anggaran Rp6.500 per porsi yang disebut-sebut menjadi penyebab masalah, tidaklah benar.
“Mengenai pagu anggaran SPPG Panakkukang sebesar Rp6.500, dengan ini kami meluruskan bahwa informasi tersebut tidak benar," ujar Abdillah kepada fajar.co.id, Senin (29/9/2025).
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: