3 weeks ago
31
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago dalam rapat kerja dengan BGN hingga Menkes di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025). (Istimewa)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kasus keracunan massal siswa akibat mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG pun dituntut memiliki tanggung jawab tinggi.
Harapan itu agar masalah keracunan pada siswa akibat menu MBG tersebut bisa dihindari. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago.
Dalam rapat kerja dengan Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Menteri Kesehatan (Menkes) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10), mengungkap dapur yang dikelola sesuai SOP tidak bermasalah.
Salah satunya kata dia, SPPG yang dinaungi polri. Menurutnya, hal itu bisa menjadi pembelajaran bagi BGN terkait tata kelola SPPG. "Kalau menurut saya, nggak penting mau politisi maupun Polri, mau TNI mau siapa pun yang mempunyai dapur, tapi yang penting itu tanggung jawabnya," kata Irma.
Legislator NasDem ini menyebut ada 600 SPPG yang dinaungi oleh Polri. Menurut Irma, tak ada temuan kasus keracunan terhadap penerima manfaat di sana.
"Saya punya informasi kalau Polri itu punya 600 SPPG loh, mohon maaf mungkin saya salah, tapi saya dapat informasi itu," ujar Irma.
"Tapi saya juga dapat informasi bahwa dapur yang di bawah Polri itu, itu nggak ada yang berkasus karena dapurnya sesuai dengan standar," tambahnya.
Irma mengatakan kepemilikan SPPG bukan menjadi persoalan. Yang terpenting, kata dia, tanggung jawab pemegang SPPG agar memenuhi kriteria dan menjalankan SOP yang sudah ditentukan.
"Artinya, sekarang bukan terkait dengan siapa, tapi terkait dengan bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab orang itu. Jadi soal sebutan politisi, mohon maaf ini jangan dipolitisasi. Kami ini udah hancur lebur DPR ini dibusukin. Jadi jangan ditambah lagi dengan pembusukan-pembusukan yang seperti ini, saya marah betul soal ini," imbuhnya. (fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
