Ramai Gubernur Protes Datangi Kemenkeu, Purbaya Ungkap Alasan Anggaran Daerah Dipangkas

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi protes sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) terkait rencana pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Menurut Purbaya, keputusan pemerintah pusat dalam alokasi anggaran turut dipengaruhi oleh citra kepala daerah di mata pemerintah pusat yang dinilai belum baik.

“Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta Pusat, dikutip Kamis (9/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para gubernur juga meminta agar beberapa beban daerah, termasuk gaji pegawai, dapat ditanggung oleh pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, Purbaya menyebut permintaan tersebut wajar, namun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

“Kalau dia mah minta semuanya ditanggung saya, itu permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, ya naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi, kalau diminta sekarang, ya pasti saya nggak bisa,” ujarnya.

Dalam APBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun naik dari Rp650 triliun tahun sebelumnya, namun tetap lebih rendah dibanding 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.

Purbaya tak menampik bahwa pemangkasan tersebut cukup besar. Namun, ia membuka peluang untuk menambah anggaran ke daerah jika kondisi ekonomi dan penerimaan negara mulai membaik tahun depan.