Pokir dan Harga Sebuah Aspirasi

Catatan tentang Wakil Rakyat, Petani, dan Transparansi

Oleh: Mustamin Raga (Pengamat Sosial-Politik)

Di negeri agraris seperti Indonesia, air bagi petani bukan semata kebutuhan teknis. Ia adalah nafas dari seluruh siklus kehidupan di desa.

Ketika air mengalir dengan baik, padi tumbuh subur, dapur mengepul, dan anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan tenang. Tetapi ketika saluran irigasi rusak atau tersumbat, seluruh rantai kehidupan itu ikut terganggu. Karena itulah pembangunan irigasi kecil yang sering disebut jaringan irigasi tersier menjadi sangat penting.

Pemerintah menyediakan anggaran, sementara kelompok petani seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diberi kesempatan untuk menjadi pelaksana kegiatan secara partisipatif. Ide ini sebenarnya sederhana yakni petani sendirilah yang paling tahu dari mana air bersumber dan kemana air harus mengalir.

Dalam praktik pembangunan, program seperti ini sering hadir melalui mekanisme yang dikenal sebagai Pokok-Pokok Pikiran atau Pokir dari anggota parlemen. Pokir pada dasarnya adalah usulan program atau kegiatan yang disampaikan oleh anggota DPR atau DPRD berdasarkan aspirasi yang mereka serap dari masyarakat di daerah pemilihannya.

Secara konsep, pokir adalah jembatan. Ia menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan proses perencanaan pembangunan negara.

Wakil rakyat mendengar keluhan warga di lapangan, lalu membawa keluhan itu ke dalam sistem perencanaan agar dapat diterjemahkan menjadi program yang dibiayai oleh anggaran negara.

Mekanisme ini bukan sesuatu yang lahir tanpa dasar hukum.
Dalam sistem pemerintahan kita, keberadaan pokir telah diakui secara formal.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi penganggaran itulah aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRD dapat disampaikan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan.