2 days ago
12
Sultan Hasanuddin
Oleh: Desy Selviana
Perjanjian Bungaya yang ditandatangani pada 18 November 1667 sering dipahami semata-mata sebagai penanda berakhirnya Perang Makassar. Namun jika ditelaah lebih dalam, perjanjian itu merupakan penutup dari sebuah benturan panjang antara dua ideologi ekonomi maritim yang tidak dapat dipertemukan: politik laut bebas yang dianut Sultan Hasanudin dan ambisi monopoli perdagangan VOC yang menjadi fondasi kekuasaan Belanda di Asia. Benturan inilah yang mendorong perang besar dan akhirnya menempatkan Perjanjian Bungaya sebagai titik perubahan sejarah di kawasan timur Nusantara.
Sejak awal abad ke-16, wilayah Sulawesi Selatan dihuni banyak kerajaan besar, yakni Gowa, Tallo, Bone, Wajo dan Soppeng. Namun, ketika Gowa dan Tallo bersekutu pada 1528, lahirlah Kerajaan Makassar, sebuah kekuatan baru yang kemudian berkembang menjadi pusat maritim penting di kawasan timur nusantara
Puncak kejayaan Makassar terjadi pada masa Sultan Hasanudin (1653–1669), ketika pelabuhan Makassar menjadi transit utama pedagang internasional setelah runtuhnya Malaka. Wilayah kekuasaan Makassar meluas hingga Nusa Tenggara Barat, dan pelabuhannya dipenuhi berbagai komoditas dari rempah-rempah hingga produk Cina dan Portugis, menjadikannya simpul ekonomi yang ramai dan makmur.
Kebijakan perdagangan Sultan Hasanudin menjadi kunci keberhasilan. Ia membuka laut untuk semua pedagang dengan prinsip mare liberum, yang memungkinkan kapal-kapal berbagai bangsa berlayar bebas di wilayah timur Indonesia.
Kebijakan ini menciptakan suasana perdagangan yang kompetitif dan terbuka, jauh dari monopoli. Namun justru karena itu, Makassar menjadi ancaman ekonomi dan geopolitik bagi VOC. Setelah menguasai Ambon, VOC berambisi memperluas kontrol atas rempah-rempah dan jalur laut ke seluruh kawasan timur, dan keberadaan Makassar menjadi hambatan besar. Selama Makassar menguasai jaringan perdagangan internasional, membuat monopoli VOC mustahil berdiri kokoh.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
