1 week ago
35
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini (dok DPR RI)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Lonjakan harga gas bumi dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri manufaktur nasional di tengah ambisi pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong transisi menuju Industri Hijau.
Tekanan biaya energi yang terus meningkat dikhawatirkan menggerus daya saing industri dalam negeri, menekan produktivitas, hingga memicu gelombang deindustrialisasi yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan bahwa mahalnya harga gas telah berubah menjadi persoalan struktural yang menjerat sektor industri, khususnya industri padat energi. Menurutnya, industri berada dalam posisi terjepit karena harus menanggung lonjakan biaya produksi di saat pasar belum mampu menerima kenaikan harga produk.
“Industri kita terjepit. Biaya energi melonjak, tetapi pasar tidak memungkinkan harga produk dinaikkan. Akibatnya stok menumpuk, produksi tertahan, dan daya saing nasional tergerus,” ujar Novita dalam keterangan persnya, Jumat (6/2/2026).
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi bertolak belakang dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan basis industri nasional, serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Jika persoalan harga energi tidak segera ditangani, Novita menilai tujuan tersebut justru terancam sulit tercapai.
“Kita sepakat mendukung asta cita Presiden untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi jika biaya energi justru menjadi tekanan finansial serius, maka industri dalam negeri bisa tumbang. Ini kontradiksi kebijakan yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Novita menyoroti bahwa persoalan mahalnya gas tidak berdiri sendiri. Penurunan pasokan, ketergantungan industri pada sumber energi alternatif berbiaya tinggi, serta mahalnya ongkos logistik memperparah beban industri. Ketimpangan infrastruktur gas nasional turut membuat harga gas di kawasan industri tetap tinggi meskipun Indonesia memiliki cadangan gas yang melimpah.
Ia mencontohkan, banyak sumber gas baru justru ditemukan di wilayah Jawa Timur, sementara pusat-pusat industri nasional terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sejumlah kawasan industri di Sumatra. Keterbatasan jaringan pipa transmisi dan fasilitas regasifikasi membuat pasokan gas dari hulu tidak terserap optimal oleh industri di hilir.
“Ini jelas tugas negara. Kementerian Perindustrian harus mengawal agar gas dari hulu benar-benar terserap dan menurunkan harga di tingkat industri,” katanya.
Di sisi lain, Novita juga menyinggung peran strategis gas elpiji (LPG) dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat. Menurutnya, harga LPG yang relatif terjaga, khususnya elpiji bersubsidi 3 kilogram, selama ini menjadi bantalan penting bagi daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil dan menengah.
“Ketika harga elpiji relatif terjaga, masyarakat bisa bernapas. Usaha kecil tetap berjalan, konsumsi rumah tangga tidak terganggu, dan ini membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.
Meski demikian, Novita mengingatkan bahwa ketergantungan jangka panjang pada subsidi tanpa pembenahan menyeluruh pada ekosistem energi nasional berisiko menambah beban fiskal negara. Karena itu, transisi energi harus dirancang secara cermat agar tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga adil secara ekonomi bagi industri dan masyarakat.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
