Menteri Getol Bikin Kebijakan Kontroversial, Prabowo Turun Tangan Anulir 5 Keputusan Menteri

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih atau KMP gemar membuat kebijakan kontroversial. Presiden Prabowo Subianto bahkan harus turun tangan menganulir setidaknya lima keputusan menteri.

Para menteri dengan kebijakan kontroversialnya sukses membuat gaduh di masyarakat. Kebijakan kontroversial itu mulai dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, larangan pengecer menjual elpiji 3 Kg, hingga yang terbaru pengalihan kepemilikan empat pulau di wilayah Aceh ke Sumatera Utara.

1. Prabowo Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen

Rencana kenaikan PPN 12 persen bikin gaduh. Aksi demonstrasi menolak kenaikan PPN 12 persen terjadi di mana-mana. Masyarakat khawatir kebijakan ini memicu kenaikan harga barang dan jasa.

Menjelang malam Tahun Baru 2025, Presiden Prabowo Subianto mendatangi gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Setelah rapat selama beberapa jam, Presiden Prabowo memutuskan untuk membatalkan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah tanpa menyentuh kebutuhan pokok.

Pembatalan kenaikan PPN 12 persen merupakan kebijakan pertama yang dianulir Presiden Prabowo.

2. Prabowo Batalkan Larangan Pengecer Menjual Elpiji 3 Kg

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melarang pengecer menjual elpiji 3 Kg memicu kelangkaan gas elpiji. Antrean panjang terjadi di pangkalan atau subpenyalur. Seorang lansia bahkan meninggal dunia karena kelelahan antre gas elpiji 3 Kg.

Saat itu, Bahlil hanya mengizinkan penjualan elpiji 3 Kg lewat pangkalan atau subpenyalur Pertamina mulai 1 Februari 2025.