Menko Polkam Masih Lowong, Pengamat Pemerintahan UGM Minta Prabowo Pertimbangkan Kelompok Sipil

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kursi Menteri Koordinator (Menko) Politik dan Keamanan (Polkam) masih kosong. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Mada Sukmajati meminta agar kelompok sipil dipertimbangkan.

Ia mengatakan reshuffle dapat membantu meredakan situasi saat ini di Indonesia. Namun belum mengatasi permasalahan jangka panjang.

“Saya rasa bahwa reshuffle kabinet ini masih belum terlalu matang dan kemungkinan akan bisa terjadi reshuffle lagi kalau terdapat perkembangan situasi,” katanya, dikutip dari laman resmi Rabu (17/9/2025).

Ia melihat reshuffle tersebut dilatarbelakangi dua masalah dasar dari situasi di waktu belakangan. Kondisi ekonomi dan kondisi politik.

“Jadi mungkin salah satu kriterianya adalah bahwa tidak cukup responsif jika Pak Prabowo memilih Menko Polkam yang definitif nanti dari tentara atau Polri,” ucapnya.

Ini kaitannya dengan kekhawatiran politik tentang adanya situasi darurat militer atau supremasi sipil yang kemudian dikorbankan dan seterusnya,” jelasnya.

Mada menegaskan pemilihan figur posisi tersebut presiden perlu mempertimbangkan merepresentasikan kelompok sipil dan bisa merespons isu-isu keamanan.

Tak hanya sebagai bentuk respons cepat, Mada memproyeksikan pergantian menteri ini memiliki kaitan dengan dinamika kekuasaan.

“Tapi saya kira ini juga akan bertambah pada ke dinamika kekuasaan para elite,” jelasnya.

Diketahui, hingga kini Prabowo sudah melakukan pergantian menteri sebanyak dua kali. Sebelumnya, pergantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro yang digantikan posisinya oleh Brian Yuliarto pada Februari 2025 lalu.