Mengapa Aksi Protes Kenaikan Tunjangan DPR Meluas ke Daerah?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan gaji dan tunjangan para anggota DPR menuai kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Pasalnya kenaikan penghasilan wakil rakyat ini dinilai tidak menunjukkan rasa empati pada menurunnya kondisi ekonomi masyarakat yang ditandai lesunya daya beli dan badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana.

Alhasil, berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan massa di depan gedung DPR hingga meluas ke kota-kota lain satu pekan terakhir.

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Nurhadi mengatakan, dikarenakan kebijakan kenaikan tunjangan anggota dewan tersebut selain gagal secara substantif, kebijakan ini pun gagal dalam penerimaan publik.

“Kebijakan ini tidak memiliki empati atau kepekaan sosial terhadap kondisi rakyat, kurangnya sense of crisis, kurangnya kapasitas DPR dalam merumuskan masalah dan kebijakan, serta buruknya komunikasi pada publik,” kata Nurhadi dikutip dari situs resmi UGM, Sabtu (30/8).

Kebijakan menaikkan tunjangan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit ini menurut hemat Nurhadi menunjukkan kurangnya empati atau kepekaan sosial para anggota dewan. Pasalnya, kebijakan ini disusun ketika kondisi ekonomi masyarakat kita itu sedang tidak baik-baik saja.

“Kondisi rakyat belum pulih sepenuhnya dari guncangan ekonomi pasca Covid-19 yang menyisakan ribuan PHK dan juga usaha-usaha yang terdampak. Belum lagi para pengangguran dari para lulusan muda,” katanya.

Ia pun menilai dengan anggota DPR menaikkan penghasilan bulanannya justru mempertebal kesenjangan sosial yang ada di antara para dewan dan rakyat kecil. Nurhadi membandingkan total pendapatan anggota DPR setara dengan ratusan ribu gaji guru honorer. “Jadi ini kan satu kesenjangan yang sangat tinggi,”imbuhnya.