1 week ago
22
Ijazah Jokowi
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Refly Harun kembali angkat bicara soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang hingga kini masih menjadi sorotan publik.
Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, yang menyebut bahwa membuka ijazah Jokowi ke hadapan publik bisa menimbulkan kekacauan.
Dalam tayangan di kanal YouTube miliknya, Refly menilai perdebatan soal ijazah ini bukan lagi sekadar soal administrasi, melainkan telah menyentuh ranah yang lebih dalam yaitu krisis kepercayaan publik terhadap sejumlah institusi, termasuk Jokowi sendiri, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Bareskrim Polri.
"Jadi, it is a matter of trust ya. Dan trust itu juga tidak didapatkan dari UGM dan dari Bareskrim," ucap Refly, dikutip YouTube Refly Harun pada Kamis (18/6/2025).
"Ya, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang enggak percaya. Ini aneh ya. Sekali lagi ini adalah pertandingan moral, pertandingan kepercayaan, trust," tambahnya.
Refly juga menyinggung argumen Yakup Hasibuan yang menyatakan kekhawatiran akan munculnya tuntutan serupa terhadap pejabat lain jika ijazah Jokowi dibuka. Menurut Refly, pandangan itu mencerminkan ketidakpahaman tentang pembedaan antara ruang publik dan ruang privat.
"Dia (Yakup, red) tidak bisa membedakan domain publik dan domain privat. Katanya, 'nanti ada kepala-kepala daerah. Kalau dia dituduh, kan dia menggunakan ijazah itu untuk mendaftarkan diri sebagai kepala daerah'," ujar Refly.
"Tapi kalau enggak (daftar), enggak dipersoalkan ya, enggak ada masalah. Nanti itu masyarakat sipil. Nah, itu dia enggak paham, Masyarakat sipil dikecualikan informasinya, Bro. Anda tidak bisa memaksa saya untuk menunjukkan ijazah tersebut kalau itu tidak terkait dengan jabatan publik," tegas Refly.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
