4 hours ago
5
Ketum KSPSI, Jumhur Hidayat. Foto: Dokumentasi KSPSI
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kaum buruh kembali berencana melakukan aksi besar-besaran pada 30 September 2025. Aksi dmeo itu dilakukan untuk memperjuangkan nasib buruh, terutama menyangkut UU Ciptaer.
Kendati demo tersebut untuk memperjuangan nasib buruh, namun tidak semua kalangan buruh akan turun ke jalan. Sebagian memilih dialog dan mencoba mempercayakan pada komitmen pemerintah untuk memperhakan nasib buruh.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh. Jumhur Hidayat bahkan mewanti-wanti angotanya untuk tidak perluikut demo pada 30 September 2025.
"Kami fokus pada dialog dengan pemerintah dan DPR RI untuk mengubah UU Cipta Kerja (Ciptaker) sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Jumhur dalam pernyataan resminya, Minggu (28/9).
Menurut Jumhur, buruh punya harapan pada presiden sekarang. Presiden Prabowo sudah mempersilakan UU Ciptaker dibongkar agar tidak terlalu kapitalistik.
Selain itu, DPR RI juga memberi perhatian, dengan memberikan kesempatan berdialog. Hal ini tentunya berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yakni di era Joko Widodo (Jokowi), yang menyikapi keputusan MK untuk mengubah UU Ciptaker dengan menerbitkan perpu yang melegalkan kembali UU tersebut.
"Kurang zalim apa pemerintahan sebelumnya sampai menerbitkan perppu untuk memberlakukan UU Ciptaker yang dibatalkan MK," ungkit Jumhur.
Ketum KSPSI itu meminta kaum buruh tidak terpancing dengan upaya-upaya provokasi untuk unjuk rasa 30 September.
"Kami bergerak dengan gendang sendiri, bukan dengan gendang orang lain," kata Jumhur.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
