4 hours ago
6
Aksi unjuk rasa di Jl AP Pettarani Kota Makassar Senin 1 September 2025
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menyinggung tuntutan 17+8 yang ramai diklaim sebagai rangkuman aspirasi masyarakat dalam aksi demonstrasi besar-besaran belakangan ini.
Dikatakan Heru, muncul dugaan adanya rekayasa yang terstruktur dan terorganisir di balik isu ini.
"Mencermati Tuntutan 17+8 yang banyak diklaim sebagai rangkuman berbagai aksi dan isi tuntutan masyarakat diambil dari big data media sosial," ujar Heru kepada fajar.co.id, Sabtu (6/9/2025).
"Sepertinya ada rekayasa terstruktur yang didanai dan diarahkan untuk maksimalkan kegagahan isu utama bubarkan DPR,” tambahnya.
Lanjut Heru, awalnya terdapat 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu dan 8 tuntutan rakyat dalam 1 tahun, dengan fokus pada pembubaran DPR sebagai isu sentral.
Namun, Heru heran karena tuntutan itu justru hilang dari prioritas utama.
"Justru hal yang mendasar, tuntutan masyarakat agar DPR dibubarkan diletakkan dalam rangkuman tuntutan 8 yang sifatnya jangka panjang, bukan skala prioritas," sebutnya.
Lebih khawatir lagi, kata Heru, tuntutan bubarkan DPR hilang dan hanya sifatnya revitalisasi DPR dan sistem pemilunya.
"Akhirnya DPR gagal dibubarkan. Tidak ada klausul pembubaran DPR lagi. Ketika DPR memberikan apa yang dituntut dalam beberapa pasal 17, sejatinya itu keputusan receh dan tidak substansi," imbuhnya.
Ia menambahkan, pergeseran fokus tuntutan ini terkesan manipulatif dan cerdas, hingga masyarakat tidak sadar bahwa inti tuntutan mereka telah bergeser.
"Kita bukannya disuguhi keputusan fenomenal, tetapi justru hanya hadir kesepakatan administrasi, urusan gaji dan fasilitas DPR yang dikurangi,” bebernya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
