
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X, Maria Yohana Esti Wijayati mengkritik Badan Pusat Stastistik (BPS). Gara-garanya karena data kemiskinan dan ketimpangan ditunda dirilis.
Itu diungkapkan Maria dalam rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
"Kita menyusun target indikator yang sangat bergantung pada data-data dari BPS. Maka saya kira terima saja karena kami Komisi X sebagai mitra meminta agar BPS untuk bisa menyampaikan data secara terbuka yang memang boleh terbuka," kata Maria dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pusat Statistik, Kamis (17/7/2025).
Mestinya, BPS merilis data kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran pada pukul 11.00 WIB, hari ini, Selasa (15/7/2025).
Namun ada perubahan. Sejam sebelum pengumuman, BPS mengabarkan penundaan Rilis Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan (rasio Gini).
"Semestinya di janjinya 15 Juli sudah namun pukul 10.13 diumumkan ditunda kami ingin mengetahui mengapa ditunda," ujar Maria.
Informasi yang dihimpun, penundaan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas data yang akan disampaikan kepada publik.
"Mohon maaf kami sampaikan bahwa, mengacu kepada pengumuman resmi BPS di website (www.bps.go.id), bersama ini kami sampaikan penundaan Rilis Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan," demikian pernyataan resmi dari BPS yang diunggah pada Selasa (15/7/2025).
BPS menyatakan penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah memastikan ketepatan dan kualitas data yang dirilis, sehingga data yang diberikan kepada publik benar-benar akurat dan dapat dipercaya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: