1 day ago
9
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji di Jakarta, Rabu (28/5/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyampaikan kekhawatirannya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar dari jenjang SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, digratiskan oleh negara. Ia menyoroti keterbatasan anggaran negara dalam merealisasikan putusan tersebut.
Sarmuji menjelaskan bahwa anggaran pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga bila negara diwajibkan membiayai seluruh satuan pendidikan dasar, termasuk yang dikelola pihak swasta, maka implementasinya akan menghadapi tantangan besar. Meski demikian, ia tetap menghormati bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.
"Seluruh pembiayaan SD dan SMP itu dibiayai oleh pemerintah termasuk swasta-swastanya dan digratiskan, tentu saja itu sesuatu yang tidak mudah," kata Sarmuji di Jakarta, Rabu.
Ia berpendapat bahwa seharusnya MK mempertimbangkan kondisi riil di lapangan sebelum menetapkan keputusan tersebut, karena dampaknya bisa sangat luas.
Selain itu, ia juga mengungkapkan kekhawatirannya akan potensi menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia mencontohkan organisasi keagamaan besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mengelola banyak lembaga pendidikan swasta.
Sarmuji menekankan bahwa jumlah lembaga pendidikan milik kedua organisasi tersebut tersebar luas di seluruh Indonesia. Jika seluruhnya harus digratiskan, maka negara harus menyediakan anggaran dalam jumlah sangat besar.
Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan pilar penting kemajuan bangsa, yang bahkan telah dimulai sejak masa pra-kemerdekaan. Oleh karena itu, ia menilai bahwa pendidikan oleh masyarakat tetap memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
