1 day ago
9
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato pada kegiatan Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6/2025). ANTARA/Sugiharto Purnama
FAJAR.CO.ID -- Keresahan pengusaha hotel dan restoran dengan menurunkan kegiatan pemerintah akibat efisiensi anggaran mulai menemukan solusi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengizinkan pemerintah daerah (pemda) menggelar rapat di hotel dan restoran.
Kepastian ini disampaikan langsung Tito Karnavian pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu, 4 Juni 2025.
"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo)," ujar Tito.
Keputusan mengizinkan pemda menggelar acara atau rapat di hotel dan restoran, tegasnya, bukan semata demi kenyamanan birokrasi. Pelaksanaan kegiatan pemerintah di hotel dan restoran sebagai bentuk dukungan nyata terhadap industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), khususnya sektor perhotelan dan restoran yang selama ini terdampak pembatasan anggaran.
"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Silakan, asal jangan berlebihan," kata Tito.
Menurutnya, pemerintah boleh mengurangi kegiatan atau rapat di hotel dan restoran, tetapi jangan sama sekali tida ada.
"Target betul hotel dan restoran yang agak kolaps-kolaps, buatlah kegiatan di sana. Supaya mereka bisa hidup," kata Tito.
Ia menjelaskan pemotongan anggaran di daerah untuk penghematan sekitar Rp50 triliun bagi 552 daerah.
"Jadi daerah biarkan saja, pendapat saya. Untuk ke hotel restoran perjalanan dinas fine. Tapi tolong juga pakai perasaan. Kalau seandainya rapatnya 3 kali cukup, 4 kali cukup. Jangan dibikin 10 kali lah gitu aja. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh saya tegaskan disini," tambah Tito.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
