
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai wacana pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat berisiko. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menghancurkan sistem demokrasi di Indonesia.
“Itu terlalu beresiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan. Karena DPR itu adalah instrumen konstitusi, instrumen sebuah negara demokrasi,” kata Mahfud MD dalam kanal YouTube miliknya, dikutip Rabu (27/8/2025).
Mahfud tak menampik bahwa DPR maupun partai politik kerap menuai kritik keras dari masyarakat. Namun, ia menegaskan keberadaan lembaga legislatif tetap penting sebagai penyeimbang kekuasaan.
“Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek daripada tidak ada partai dan tidak ada DPR,” ujarnya.
Ia menekankan, kritik terhadap DPR maupun partai politik sah dilakukan publik. Hanya saja, menyerukan pembubaran DPR bisa menjerumuskan bangsa pada praktik otoritarianisme.
“Kita kritik partai, kita kritik DPR, tapi jangan bicara pembubaran DPR. Karena suatu negara demokrasi itu bahaya kalau tidak ada DPR. Betapapun orang, sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu tetap resikonya tetap ada. Karena penguasa tanpa diimbangi DPR itu bisa sewenang-wenang,” jelas Mahfud.
Mahfud juga mengingatkan, meski kualitas demokrasi di Indonesia sering dinilai lemah, sistem ini masih memberikan ruang bagi rakyat untuk melakukan koreksi melalui pemilu.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: