
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Bidang Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Prof Dr Ali Mochtar Ngabalin bicara soal aksi besar pembubaran DPR lalu.
Aksi yang berlangsung pada 25 Agustus 2025 itu, berlangsung hampir serentak di seluruh Indonesia.
Terkait aksi ini, Ali Mochtar Ngabalin menyebut demokrasi Indonesia masih terjaga dan berdenyut.
Itu terbukti dari ramainya masyarakat yang turun menyampaikan suaranya ke para anggota Dewan.
“Ribuan orang turun ke jalan, dari buruh, petani, mahasiswa, hingga pelajar. Banyak sekali dari mereka yang hadir tanpa atribut organisasi, partai maupun aliansi manapun,” katanya.
“Sehingga yang nampak adalah suara rakyat yang jujur dan murni. Di aksi tersebut ada 5 tuntutan. Saya membaginya menjadi 3 dan 2 tuntutan. 3 tuntutan pertama adalah mengenai pembubaran DPR, penolakan terhadap tunjangan tinggi anggota dewan, dan desakan percepatan untuk pengesahan RUU Perampasan Aset. 3 tuntutan ini rasional dan kuat secara substansi,” ujarnya.
Terkait aksi yang berlangsung pada 25 Agustus ini yang disebut bukan sebagai agenda resmi, Ali Muchtar juga memberikan respon.
Ia menyebut aksi yang dilakukan ini sebagai wujud cermin kekecewaan masyarakat luas terhadap keluarga ini.
“Banyak orang yang mengatakan bahwa dua hal ini bukan agenda resmi, tapi sebagai wujud cermin kekecewaan masyarakat luas terhadap keluarga ini. Seperti demo-demo yang pernah terjadi di Jakarta, kita melihat ada sebuah format yang mirip,” tuturnya.
“Siang hari penuh orasi dan idealisme yang begitu menggugah rasa nasionalisme. Namun keadaan berubah 180 derajat ketika malam tiba. Saat malam, terjadi kericuhan, fasilitas umum dirusak, sehingga membuat esensi dari aksi tercoreng. Kemungkinan penyusupan dan provokasi terbuka lebar,” tambahnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: