
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendanai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu menuai kritik.
Pengamat ekonomi, Sutardjo Tui menyebut memang ekonomi dipengaruhi politik. Tapi menurutnya, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan.
“Memang ada namanya ekonomi politik. Tetapi sepanjang itu ada cover-nya, kemudian penggunaannya jelas,” kata Sutardjo kepada fajar.co.id, Rabu (3/9/2025).
Jika memang peruntukannya untuk danai program pemerintah. Uang tersebut dialokasikan kemana, apakah ke sektor produktif atau seperti apa.
“Kalau dia pakai untuk proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai oleh APBN, kemudian dia produktif, misalnya untuk pembangunan kapal ikan, misalnya perbaikan pertanian, itu kan bisa menghasilkan uang kembali itu, kan,” jelasnya.
Berbeda, kata dia, ketika dialokasikan untuk sektor tidak produktif.
“Tapi kan kalau kita lihat ya, bayar gaji, sewa, makan bergizi gratis, itu kan,” tambahnya.
Karenanya, ia mengatakan sebaiknya pemerintah memaksimalkan Badan Pengelola Investasi (BPI). Bisa dengan mengutang lalu dikelola Danantara.
“Sehingga saya melihatnya bahwa kalau toh pemerintah butuh uang untuk membiayai kepentingan politiknya, kenapa sih nggak bikin pinjam lah, baru simpan di Danantara,” jelasnya.
Danantara, kata dia, beda dengan SBN. Bisnisnya rill. Uang akan berputar di masyarakat.
“Di Tanantara dia bisa ada bisnis real di situ. Kalau dia dipakai untuk Dananatara, ya. Dia memang di Danantara dipakai untuk membiayai pemerintah yang vital,” terangnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: