8 hours ago
3
MoU Komdigi dan Polri. (Dok. Komdigi)
FAJAR.CO.ID – Pemerintah mengambil langkah agresif untuk memberantas kejahatan siber yang kian meresahkan. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Polri, sistem pelaporan kejahatan digital kini resmi diintegrasikan guna memangkas birokrasi dan mempercepat penangkapan pelaku.
Sinergi ini menyasar tiga ancaman utama yang sedang marak: penipuan online (scam), judi online, dan pemerasan berbasis seksual (sextortion).
Pangkas Surat-Menyurat, Respons Laporan Jadi "Real-Time"
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa perubahan fundamental dalam kerja sama ini terletak pada efisiensi alur kerja. Jika sebelumnya koordinasi antarlembaga terhambat oleh prosedur surat-menyurat yang kaku, kini sistem dibuat terintegrasi secara digital.
“Kami mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi, termasuk keluhan sextortion dan judi online yang masih menjadi PR besar. Dengan MoU ini, respons terhadap laporan masyarakat akan jauh lebih cepat,” tegas Meutya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Senin (13/4).
Satu Pintu Aduan: Integrasi Nomor 110 dan 112
Salah satu terobosan besar dalam kerja sama ini adalah penyederhanaan kanal pengaduan. Pemerintah berencana menggabungkan layanan nomor darurat 110 (Polri) dan 112 (Komdigi) ke dalam satu sistem command center.
Langkah ini bertujuan agar masyarakat tidak bingung saat ingin melaporkan tindak pidana siber. Dengan satu pintu masuk, data laporan bisa langsung diverifikasi oleh Komdigi dan ditindaklanjuti secara hukum oleh Polri dalam waktu singkat.
Kapolri: Cegah Korban Baru dengan Langkah Optimal
Senada dengan Menkomdigi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kolaborasi ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi personel di lapangan untuk bertindak cepat.
“Maraknya berbagai bentuk scam harus direspons dengan langkah optimal. Fokus kami adalah mencegah munculnya korban baru dan memastikan setiap laporan ditindak tanpa hambatan teknis,” jelas Kapolri.
