Hasan Nasbi Bilang Pengangguran Turun

1 day ago 12
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, merespons proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5 persen pada 2025. Menurutnya, prediksi tersebut menjadi salah satu masukan penting bagi pemerintah.

Tak hanya dari IMF, Hasan menyebut pemerintah juga membuka diri terhadap analisis dari berbagai lembaga ekonomi lainnya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan nasional.

“Analisis dari lembaga-lembaga seperti IMF tentu jadi masukan yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengantisipasi, untuk menjaga supaya kita tetap baik ekonominya,“ ujar Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta, Selasa.

Meski begitu, pemerintah tetap menjadikan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan utama dalam mengukur tingkat pengangguran di Tanah Air.

Data Sakernas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 menurun menjadi 4,76 persen, dari sebelumnya 4,82 persen pada Februari 2024.

“Itu artinya, angka pengangguran, orang-orang yang benar-benar menganggur turun,” kata Hasan Nasbi.

Hasan juga mencatat bahwa angka setengah pengangguran ikut menurun, dari 8,52 persen menjadi 8 persen pada periode yang sama.

Selain itu, jumlah pekerja penuh waktu atau yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu meningkat dari 65,60 persen menjadi 66,19 persen.

“Jadi, ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa memang terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi penciptaan lapangan kerja baru juga terjadi, dan itu lebih banyak,” jelasnya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

Read Entire Article
Situasi Pemerintah | | | |