
FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan ikut menyorot Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin.
Hal ini berkaitan dengan empat anggota baru Dewan Komisaris Bank Kalsel untuk periode 2025–2030.
Salah satu nama yang menyita perhatian adalah Hj. Karmila Muhidin, putri sulung Gubernur Muhidin, yang dilantik sebagai Komisaris Non Independen.
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan menyebut hal seperti ini atau tindakan nepotisme sudah biasa terjadi di Indonesia.
Salah satu contoh besar menurut Umar adalah Jokowi yang anaknya Gibran Rakabuming Raka yang berawal dari Walikota lalu maju menjadi Wakil Presiden.
“Sdh biasa lihat yg ginian?,” tulisnya dikutip Kamis (17/7/2025).
“Wong Jokowi presiden aja anaknya maju jadi walikota lalu cawapres dia bilang itu bukan nepotisme,” ujarnya.
Lanjut, Umar menyebut saat ini demokrasi di Indonesia sudah hancur dan semua berawal saat PDI Perjuangan berkuasa.
“Demokrasi dan reformasi sdh hancur ditangan PDIP saat berkuasa.😡,” tuturnya.
Sebelumnya, Selain Hj. Karmila, sang adik Rahmah Hayati juga telah lebih dulu menduduki kursi Dewan Pengawas di RSUD Ulin Banjarmasin dua jabatan kunci di institusi penting milik Pemprov Kalsel, yang kini dikendalikan keluarga dekat Gubernur.
Muhidin berdalih, penempatan anaknya sebagai bentuk “strategi koordinatif”, bukan nepotisme. “Kalau ada keluhan masyarakat, anak saya bisa langsung menyampaikan ke saya. Kalau orang lain mungkin sungkan,” ujar Muhidin saat merespons aksi damai dari kelompok masyarakat sipil, Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (Sakutu), beberapa bulan lalu.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: