
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, kritik masyarakat terhadap DPR merupakan luapan kejengkelan yang bisa dimaklumi.
Menurut Mahfud, gaya hidup sebagian anggota dewan kerap dianggap terlalu mewah, sehingga tidak mengherankan jika publik memberikan sorotan tajam.
“Demo ini kan muncul dari tunjangan DPR. Jadi benar kalau DPR kemudian banyak dikritik karena taruhlah agak hedonis hidupnya. Jadi kita harus maklumi (kejengkelan) rakyat,” ujar Mahfud MD melalui kanal YouTube miliknya, dikutip di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Mahfud menilai penghasilan anggota DPR saat ini sudah sangat besar. Ia mengutip data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyebut gaji anggota DPR bisa menembus Rp230 juta per bulan, belum termasuk tunjangan lainnya.
Namun, Mahfud mengaku pernah mendengar angka yang lebih tinggi.
“Kalau Fitra sebut 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Di luar penghasilannya ada uang reses. Ada lagi tunjangan pembuatan undang-undang,” ungkapnya.
Ia lalu mengenang pengalamannya ketika menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Saat itu, meski undang-undang sudah rampung dibahas, ia masih ditawari untuk studi banding.
“Sebelum diundangkan, saya pindah menjadi ketua MK. Sesudah saya jadi ketua MK datang utusan dari DPR. Ditanya, bapak milih studi banding ke mana? Tentang apa? Undang-undang pemilu. Loh kan undang-undangnya sudah selesai. Undang-undang sudah selesai masih tawarkan untuk studi banding, untuk apa?" tutur Mahfud.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: