
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- HMI Sulsel menyesalkan ketidakhadiran pihak kepolisian saat demo besar-besaran 29 Agustus 2025, yang berujung pada pembakaran pos polisi, masjid, hingga dua kantor DPRD.
Seperti diketahui, buntut dari pembakaran kantor DPRD kota Makassar, tiga orang dinyatakan meninggal dunia.
Sementara di waktu yang hampir bersamaan, driver ojek online (Ojol) di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, meninggal dunia usai dikeroyok pengunjuk rasa.
Dia adalah Rusdamdiansyah, dikeroyok karena dikira anggota intelkam saat kerusuhan terjadi.
Selain pihak kepolisian, HMI juga menuntut pertanggungjawaban Pemerintah mengenai kegaduhan yang terjadi beberapa hari terakhir.
Asrullah Dimas, Ketua Umum Badko HMI Sulselbar, yang ditemui di lokasi aksi, pertigaan Jalan AP Pettarani-Hertasning, mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh tutup mata atas peristiwa pekik ini.
"Kami menyampaikan bahwa tindakan sebelumnya yang terjadi, mencekam, menelan korban jiwa, itu bukan tindakan penyampaian aspirasi yang sebenar-benarnya," ujar Dimas, Rabu (3/9/2025).
Seandainya pihak kepolisian pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari hadir melakukan pengamanan, kata Dimas, maka kemungkinan adanya korban jiwa bisa diminimalisir.
"Kejadian kemarin adalah tanggungjawab pemerintah atas kerugian keuangan negara yang terjadi, hancurnya kantor DPRD, dan menelan korban jiwa, serta beberapa kendaraan yang rusak," sebutnya.
Dimas bilang, salah satu tuntutan yang mereka tekankan pada aksi tersebut, agar pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat yang terus memicu kontraversial hingga menimbulkan kegaduhan atas kebijakannya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: