Ketua Komisi XII DPR Soal Tambang Raja Ampat: Pemerintah Harus Hadir sebagai Satu Kesatuan yang Solid

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya akhirnya angkat suara soal polemik tambang nikel di Raja Ampat yang terus menuai kecaman publik dan aktivis lingkungan.

Bambang menekankan pentingnya penyelesaian persoalan ini dilakukan secara terukur, objektif, dan berbasis pada mekanisme yang akuntabel, bukan berdasarkan emosi semata.

“Polemik ini belum selesai. Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” ujarnya di Jakarta, Senin (9/6/2025).

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Bambang menilai penanganan masalah ini harus dilakukan dengan pendekatan teknokratis dan komprehensif.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang telah menghentikan sementara operasional tambang sebagai bentuk kehati-hatian.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan,” tegasnya.

Bambang mengingatkan bahwa hingga kini proses verifikasi dan objektivikasi atas tambang nikel di kawasan Raja Ampat masih berlangsung. Karena itu, ia meminta publik tidak membentuk opini prematur.

Tak hanya itu, ia mendesak agar penyelesaian masalah ini melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di Papua Barat Daya.

“Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolektif berbasis data, fakta lapangan, dan analisis kredibel,” tegasnya.