2 weeks ago
28
Dittipidum Bareskrim Polri menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) milik mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi dan Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, menyoroti klaim Bareskrim Polri terkait keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski kesimpulan itu datang dari institusi resmi, Henri mempertanyakan apakah proses tersebut sudah memenuhi standar objektivitas ilmiah.
Menurut Henri, kesimpulan yang dihasilkan oleh lembaga penegak hukum tetap harus diuji secara transparan dan ilmiah.
“Kesimpulan yang dianggap berasal dari proses forensik itu oleh satu pihak dinyatakan sebagai kebenaran karena dikeluarkan oleh lembaga yg punya otoritas hukum. Tapi oleh pihak lain kesimpulan itupun dianggap hanya sepihak, dilakukan kurang transparan, hingga tidak objektif,” tulis Henri di akun X miliknya, Sabtu (24/5/2025).
Ia menegaskan bahwa sebuah temuan ilmiah tidak cukup hanya disahkan oleh otoritas, tapi harus berdasar bukti empiris yang bisa diuji, diobservasi, dan diuji ulang secara independen. Hal itu penting untuk menjaga akurasi dan kredibilitas kesimpulan.
“Transparansi ini mencakup cara, alat, objek yang diuji dan prosedur yang digunakan benar-benar bebas dari bias subyektivitas,” lanjut Henri.
Tak hanya itu, menurut Henri, hasil uji juga harus selaras dengan fakta relevan lainnya dan idealnya telah melewati proses peer review oleh pakar dari institusi berbeda.
“Ini untuk memastikan bahwa kesimpulan telah diuji secara kritis oleh komunitas ilmiah,” ujarnya.
Henri menyarankan keterlibatan ilmuwan independen, termasuk dari kalangan diaspora, untuk memastikan objektivitas dalam pengujian dokumen penting seperti ijazah kepala negara. Ia menilai proses tertutup akan sulit diterima oleh publik yang telah lama memantau isu ini.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
